BPKP Gelar Exit Meeting Audit Tata Kelola PBJ Triwulan II Tahun 2025
Diposting: 13 Sep 2025
Kutai Kartanegara – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Exit Meeting Audit Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan II Tahun 2025 pada Kamis, 11 September 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mulai pukul 14.00 WITA hingga selesai.
Hadir dalam kegiatan ini perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Syaiful Hendry, selaku auditor. Dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, turut hadir Asisten III Setda Kukar Bapak Dapip Haryanto, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Bapak Aspinur Sandi, serta sejumlah pejabat terkait, di antaranya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan juga perwakilan dari Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
Exit meeting ini menjadi forum evaluasi atas hasil audit tata kelola PBJ pada triwulan kedua. Dalam pertemuan tersebut, BPKP menyampaikan hasil temuan serta rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan berharga untuk meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Asisten III Setda Kukar, Bapak Dapip Haryanto, menyampaikan apresiasinya atas peran BPKP dalam memberikan pendampingan dan pengawasan. “Hasil audit ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi seluruh perangkat daerah agar tata kelola PBJ semakin transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi,” ujarnya.
Dengan adanya audit dan pendampingan dari BPKP, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pengadaan yang profesional, efisien, dan berintegritas, guna mendukung pelayanan publik yang lebih baik.
Hadir dalam kegiatan ini perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Syaiful Hendry, selaku auditor. Dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, turut hadir Asisten III Setda Kukar Bapak Dapip Haryanto, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Bapak Aspinur Sandi, serta sejumlah pejabat terkait, di antaranya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan juga perwakilan dari Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
Exit meeting ini menjadi forum evaluasi atas hasil audit tata kelola PBJ pada triwulan kedua. Dalam pertemuan tersebut, BPKP menyampaikan hasil temuan serta rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan berharga untuk meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Asisten III Setda Kukar, Bapak Dapip Haryanto, menyampaikan apresiasinya atas peran BPKP dalam memberikan pendampingan dan pengawasan. “Hasil audit ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi seluruh perangkat daerah agar tata kelola PBJ semakin transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi,” ujarnya.
Dengan adanya audit dan pendampingan dari BPKP, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pengadaan yang profesional, efisien, dan berintegritas, guna mendukung pelayanan publik yang lebih baik.